Beranda Berita Utama 98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila
Dok : Indonesia Berita

98 Insitute Soroti Kinerja UKP Pancasila

Jakarta, Indonesia Berita – Direktur Eksekutif 98 Institute, Sayed Junaidi Rizaldi, menilai, peran  Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP selama ini kurang maksimal.

Sudah sekitar lima bulan Yudi Latief ditunjuk sebagai Kepala UKP PIP oleh Presiden  Joko Widodo atau Jokowi namun kinerjanya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Sayed  mencontohkan, kejadian pada Rabu, (7/2/2018) ada seorang biksu dan umatnya dilarang beribadah didalam rumahnya sendiri oleh warga di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten.

Lantas, pada Minggu (11/2/2018) telah terjadi penyerangan oleh orang yang menggunakan pedang kedalam Gereja St Lidwina yang terletek di Dukuh Jambon, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

“Ini tamparan keras  bagi UKP PIP,” ujarnya kepada Indonesia Berita di Jakarta Senin (12/2/2018).

Tidak hanya UKP Pancasila kata Sayed, peran Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan Menkopolhukam juga harus maksimal dalam mendeteksi gejala-gejala yang terjadi.

“Semua komponen harus saling bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ujar aktifis mahasiswa ’98 ini.

Pak Cik sapaan akrabnya menambahkan, peran UKP Pancasila sangat dibutuhkan dalam negara ini. Karena, sering terjadinya distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka agama dan pemuka masyarakat yang kadang – kadang tidak sejalan.

“UKP Pancasila harus turun kebawah memberikan pemahaman kepada masyaraka, awak media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka masyarakat melalui penyuluh dan pelatihan,” tegas Pak Cik.

Konstitusi negara memang menjamin kebebasan beragama akan tetapi tidak didukung kinerja pembantu Presiden yang cenderung main nyaman kalau tidak mau dikatakan dua kaki.

Baca Juga : Fahri Hamzah Hina KPK

Sehingga lanjutnya, konflik-konflik yang terjadi seakan menjadi alat kapitalisasi posisi tawar ke profil. Apalagi setiap konflik selalu terkait  dengan operasional cost yang dikeluarkan.

Tanggal 8 dan 10 Februari 2018 lalu telah diadakan Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan oleh kantor utusan khusus Presiden. Pertanyaan saya pemuka-pemuka masyarakat ini mengakar atau tidak kebawah?

“Karena dialog-dialog seperti ini sering dilakukan tetapi cuma sampai diatas tingkat permukaan air. Jadi harus ada prioritas kepada penyuluhan tentang pentingnya HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta),” ujarnya.

Karena masih menurut Pak Cik, jangan terkesan menyelesaikan masalah seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api kalau ada kebakaran atau masih parsial. Gerakan penyuluhan dan pelatihan ini harus masiv, terorganisir dan terukur.

“Ini menjadi tanggung jawab yang sangat komprehensif yang dipikul oleh lembaga yang dipimpin kang  Yudi Latief,” ujar yg bernama lengkap Sayed Junaidi Rizaldi ini menutup pembicaraan.

Editor : Bondan AP

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan berikan komentar Anda!
Masukan nama anda disini